UPAYA PELESTARIAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG PANTAI SADRANAN, YOGYAKARTA

Kekayaan alam yang dimiliki Negara Indonesia sangatlah berlimpah. Bukan hanya kekayaan alam, keindahan panorama yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia juga merupakan salah satu karunia yang patut untuk dibanggakan. Hal itu merupakan salah satu daya tarik wisatawan mancanegara untuk menjadikan Negara Indonesia menjadi destinasi wisata untuk mengisi waktu liburan. Banyak yang mendapatkan manfaat dari banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, terutama masyarakat. Dengan banyaknya wisatawan, maka dapat menaikkan perekonomian masyarakat di lingkungan yang menjadi destinasi wisata tersebut. Salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia adalah pantai.

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia pasti memiliki banyak obyek wisata pantai yang sudah dikelola dengan baik. Tetapi, dengan banyaknya jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Indonesia masih banyak pantai – pantai yang belum di kelola dengan baik sehingga masyarakat sekitar tidak bisa memanfaatkan dari sektor ekonomi semaksimal mungkin. Banyak daya tarik pantai atau daerah pesisir di Indonesia, contohnya saja kegiatan – kegiatan berselancar dan menyelam guna melihat keindahan ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, serta biota – biota laut yang terdapat disekitar terumbu karang.

            Letak Indonesia yang strategis juga menjadi salah satu penyebab mengapa pantai – pantai di Indonesia memiliki banyak terumbu karang. Menurut Giyanto (2004), luas terumbu karang di Indonesia mencapai 39.538 km yang terletak tepat di Coral Triangle. Coral Triangle merupakan sebuah tempat pusat suatu kawasan terumbu karang yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Oleh karena itu, dengan adanya potensi wisata terumbu karang yang tinggi harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

            Keberadaan terumbu karang memiliki banyak manfaat bagi lingkungan sekitarnya, salah satunya adalah sebagai sumber makanan dari hewan – hewan yang berada di sekitar terumbu karang. Seperti ikan – ikan kecil yang menjadikan terumbu karang sebagai tempat untuk berlindung sekaligus mencari sumber makanan. Terumbu karang juga bermanfaat sebagai objek wisata, karena keindahan alam dibawah laut serta terumbu karang sebagai rumah bagi ikan – ikan kecil menyebabkan terdapat beraneka ragam ikan – ikan kecil yang berada di sekitar terumbu karang. Hal itulah yang menyebabkan banyak pantai di Indonesia menjadi destinasi wisata favorit, karena terdapat banyak terumbu karang yang tersebar di daerah pesisir Indonesia.

            Manfaat lain dari terumbu karang adalah sebagai pelindung pesisir dari erosi, banjir pantai serta fenomena – fenomena lain yang dapat menyebabkan perusakan daerah pesisir dari aktivitas air laut. Terumbu karang juga menjadi pemecah ombak agar tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan. Tetapi semua manfaat tersebut akan hilang disaat tidak adanya perhatian pemerintah maupun masyarakat dalam melestarikan terumbu karang yang tersebar di seluruh pesisir.

            Salah satu pantai yang terkenal dengan terumbu karangnya adalah Pantai Sadranan, Kabupaten Gunung Kidul. Di daerah pesisir Kabupaten Gunung Kidul terkenal dengan banyaknya pantai – pantai, seperti Pantai Sadranan, Krakal, Baron, dan lain lain. Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibukota Wonosari. Berdasar Permendagri Nomo 66 Tahun 2011, Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa. Secara administratif, kabupaten ini memiliki luasan wilayah sekitar 1.432 km² yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di arah selatan.

            Pantai Sadranan terletak di Dusun Pulogendes II, Desa Sidoarjo. Pantai ini terletak diantara 2 pantai lainnya, yaitu Pantai Sundak dan Pantai Krakal. Pantai Sadranan terkenal dengan kekayaan akan terumbu karang yang terdapat pada pesisir pantainya. Pantai ini difokuskan untuk kegiatan pariwisata, para pengunjung dapat menikmati obyek wisata bahari yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul tersebut.

            Ekosistem terumbu karang merupakan potensi yang sangat besar jika dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kegiatan yang terdapat di pesisir Pantai Sadranan antara lain kegiatan perdagangan dan jasa, seperti warung – warung, npenyewaan peralatan snorkeling yang dapat digunakan sebagai kegiatan snorkeling di sekitar pantai sadranan. Ekosistem terumbu karang terdapat sekitar 20 – 25 meter dari garis pantai, daerah tersebut yang dapat digunakan sebagai lokasi snorkeling.

            Ada beberapa jenis terumbu karang yang dikemukakan oleh Nybakken (1992), yaitu Fringing Reef, Barrier Reef, dan Atol. Tipe terumbu karang yang terdapat pada Pantai Sadranan merupaka Fringing Reef, hal tersebut diketahui karena terumbu karang yang terdapat di pesisir Pantai Sadranan tidak melebihi kedalaman 40 meter dan juga terumbu karang tersebut terletak tidak jauh dari garis pantai.

            Faktor – faktor yang mempengaruhi berkembangnya terumbu karang di pesisir Pantai Sadranan salah satunya karena letak terumbu karang dari permukaan laut tidaklah dalam, hal tersebut membuat terpenuhinya kebutuhan sinar matahari yang sangat berguna bagi kelestarian terumbu karang. Faktor lainnya adalah gelombang, dengan adanya gelombang yang terus menerus dapat memberikan manfaat bagi terumbu karang sebagai sumber makanan. Setiap kali gelombang melewati terumbu karang membawa zat – zat yang diperlukan bagi terumbu karang serta membawa air segar dan dapat mencegah terjadi pengendapan pada polip karang.

            Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat dalam perusakaan atau gagalnya pelestarian terumbu karang. Salah satunya adalah kegiatan nelayan dalam penangkapan ikan – ikan kecil di sekitar terumbu karang menggunakan bahan beracun, bahan peledak. Kemudian ada penambangan terumbu karang yang dijadikan sebagai bahan produksi kapur. Masyarakat, terutama nelayan di sekitar Pantai Sadranan harus sadar akan dampak buruk bagi ekosistem pesisir jika melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak maupun bahan beracun. Mungkin dampak yang dirasakan tidak sekarang, tetapi jika kegiatan itu terus menerus dilakukan dapat mengancam kelestarian terumbu karang di Pantai Sadranan. Nantinya terumbu karang bukan lagi menjadi salah satu daya tarik wisatawan di Pantai Sadranan, hal tersebut sudah dialami pada Pantai Baron yang di pinggir pantainya sudah tidak dijumpai lagi terumbu karang.               

            Dalam pelestarian terumbu karang di Pantai Sadranan merupakan tanggung jawab dari semua stakeholder seperti pemerintah daerah, masyarakat, hingga dapat juga meminta bantuan dari pihak swasta dalam pengendalian kelestarian terumbu karang di Pantai Sadranan. Peran pemerintah dalam pelestarian hanya sebatas mengawasi dan memberikan kebijakan seperti Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor 31/KPTS/2001 tentang Pengendalian Perusakan dan Pencemaran Kawasan Pantai dan Pesisir Laut.

            Program – program yang dapat dilakukan pemerintah dalam pengendalian kerusakan terumbu karang harus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian terumbu karang yang baik. Masyarakat sekitar Pantai Sadranan yang mayoritas sebagai nelayan harus mulai berbenah diri dalam mencari ikan. Tidak ada lagi penangkapan ikan dengan cara yang dapat merusak ekosistem terumbu karang. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada nelayan agar tidak ada lagi aktivitas penangkapan ikan yang membahayakan ekosistem terumbu karang di pinggir Pantai Sadranan. Mengadakan pelatihan – pelatihan dalam memanfaatkan potensi terumbu karang agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi tersebut semaksimal mungkin tanpa memberikan dampak negatif kepada ekosistem terumbu karang.

Pemerintah juga dapat berupaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai keindahan terumbu karang di Pantai Sadranan yang dapat menarik minat wisatawan. Pengelolaan kegiatan pariwisata dapat menjadi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir Pantai Sadranan. Dengan adanya mata pencaharian alternatif maka dapat mengurangi jumlah nelayan yang terdapat di Pantai Sadranan sehingga potensi perusakan ekosistem terumbu karang di pinggir Pantai Sadranan juga dapat dikurangi.

Pembiayaan Pembangunan Jembatan Mahkota IV Kota Samarinda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1          Latar Belakang

Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki prioritas pembangunan infrastruktur diseluruh kota yang tersebar dari Sabang hingga Merauke (liputan 6, 2016). Persebaran infrastruktur di Indonesia kurang merata sehingga masih banyak daerah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang semua aktvitas seperti akses jalan menuju sekolah, kantor, maupun tempat-tempat yang menjadi tujuan masyarakat untuk melakukan kegiatan. Jika infrastruktur yang terbangun sudah cukup lengkap, maka tingkat ekonomi masyarakat akan meningkat karena kemudahan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial.

Jenis infrastruktur yang diprioritaskan oleh Presiden RI dengan masa jabatan 2014-2019 itu adalah pembangunan jalan tol. Menurut artikel detik.com (2016) , Presiden Jokowi menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.100 kilometer selama masa kepemimpinannya. Selama 70 tahun Negara Indonesia merdeka, pembangunan jalan tol yang telah dilakukan hanyalah sepanjang 840 km. Dengan dipasangnya target pembangunan jalan tol sepanjang 1.100 km, diharapkan dapat banyak investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun-tahun mendatang (Jokowi, 2016).

Bukan hanya jalan tol, banyak bangunan-bangunan yang sedang dibangun, terutama ibukota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda. Di Kota Samarinda sendiri pembangunan infrastruktur sedang marak digencarkan oleh pemerintah, sebut saja yang paling baru adalah flyover yang terdapat pada perempatan Jalan Kadrie Oening. Ada juga Taman Samarendah yang dulunya adalah tempat Sekolah Menengah Atas pertama yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain pembangunan flyover, Kota Samarinda juga sedang membangun Jembatan Kembar. Jembatan itu terletak bersebelahan dengan Jembatan Mahakam sehingga membuat jembatan itu dinamai Jembatan Kembar. Proyek pembangunan jembatan itu sudah mulai dikerjakan dari awal tahun 2013, tetapi hingga sekarang pembangunan Jembatan Kembar belum juga selesai (ANTARA, 2012). Dengan lambatnya penyelesaian pembangunan jembatan yang bersebelahan dengan Jembatan Mahakam tersebut, menyebabkan macet setiap sore yang selalu dialami ketika jam pulang kantor.

Berdasar Rancangan Prioritas RKPD Kota Samarinda, usulan pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda berada pada prioritas nomor urut 4 dibawah pengendalian banjir (RKPD Samarinda, 2016), peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Hal ini juga dapat menyebabkan tidak berjalannya pembangunan Jembatan Kembar yang sudah tidak dikerjakan sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang.

Dari sumber yang sama, pembangunan Jembatan Kembar pada tahun 2017 menempati urutan ke-6 prioritas, dimana kepentingan utama yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah pemeliharaan jalan di dalam Kota Samarinda (RKPD, 2016). Menjadi urutan ke-6 karena proyek pembangunan jembatan tersebut masih menunggu multiyears contract dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

1.2          Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah yang diambil terkait pembiayaan bangunan proyek Jembatan Kembar Kota Samarinda adalah :

1.    Siapa saja yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan Jembatan Kembar Kota Samarinda?

2.    Siapa sumber dana yang membiayai pembangunan Jembatan Kembar Kota Samarinda?

3.    Apa saja kendala dalam pembiayaan pembangunan Jembatan Kembar Kota Samarinda?

1.3          Tujuan

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan critical review mengenai Jembatan Kembar Kota Samarinda adalah :

1.    Mengetahui siapa saja yang berperan dalam pembiayaan pembangunan Jembatan Kembar Kota Samarinda.

2.    Mengetahui proses dan sumber dana dari proyek pembangunan Jembatan Kembar Kota Samarinda.

3.    Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pembangunan Jembatan Kembar Kota Samarinda

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN ALASAN PEMILIHAN KASUS

2.1       Alasan Pemilihan Kasus

            Selama hampir 30 tahun Jembatan Mahkota I Samarinda atau yang biasa disebut Jembatan Mahakam menjadi penghubung kawasan Samarinda Seberang dengan Samarinda Kota. Dengan pertumbuhan kota setiap tahun, maka mobilitas penduduk dari Samarinda Seberang menuju pusat kota semakin banyak sehingga menyebabkan kemacetan yang terjadi ketika jam berangkat sekolah juga ketika sore hari pada jam pulang kantor.

            Fenomena ini yang menjadi alasan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek, ingin membangun sebuah jembatan lagi yang terletak bersebelahan dengan Jembatan Mahakam guna memecah padatnya arus lalu lintas setiap pagi dan sore hari. Jembatan itu bernama Jembatan Mahkota IV Samarinda, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Samarinda dengan sebutan Jembatan Kembar.

            Pembangunan proyek ini dibangun pada tahun 2013, proses pembangunan Jembatan Kembar hanyalah sampai pylon bentang utama sudah berdiri sedangkan pylon kedua sudah dicor dan pylon ketiga sudah selesai proses pemancangan. Tetapi pada tahun 2014, kegiatan proyek tersebut terhenti hingga sekarang. Oleh sebab itu penulis mengangkat kasus Proyek Jembatan Kembar sebagai bahan yang akan dibahas pada penulisan.

2.2       Pembiayaan Pembangunan

            Pembiayaan pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sesuai fungsi yang diembannya terkait penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, dimana dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah terjadi melalui proses politik dengan berbagai prosedur dan aturan yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pilihan masyarakat (Hyman, 1993).

            Pembiayaan pembangunan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mayarakat, menggerakan ekonomi masyarakat sektor rill dan pembangunan infrastruktur yang secara langsung dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja untuk kegiatan yang bersifat sosialisasi, seremonial, dan bimbingan-bimbingan teknis diminimalisasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan (Bappeda Lubuklinggau).

            Pada dasarnya besar dana pembangunan yang dibutuhkan sangat tergantung pada tiga hal utama yaitu target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, efisiensi penggunaan dana, dan kemampuan menggali dana baik domestik maupun luar negeri (Syahrir, 1995).

2.3       Strategi Pembiayaan Pembangunan

Sumber pendanaan untuk pembangunan daerah pengertian APBN menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan pengertian APBD menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Ketika APBD mengalami defisit, maka ada sumber-sumber dana yang dapat menutupi defisit APBD tersebut (UU No. 58, 2005), antara lain

1.    Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) daerah tahun sebelumnya

2.    Pencairan dana cadangan

3.    Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

4.    Penerimaan pinjaman

5.    Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Kontrak tahun jamak atau yang biasa disebut multiyears contract adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan atas mendapat persetujuan Menteri Keuangan atau pimpinan lembaga terkait (PMK, 2013).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1          Proyek Jembatan Kembar

Jembatan Kembar di Kota Samarinda adalah salah satu solusi dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur atas kemacetan yang sering terjadi di Kota Samarinda, terutama pada jembatan yang menghubungkan antara wilayah Samarinda Seberang dengan pusat kota. Sebelum adanya rencana pembangunan Jembatan Kembar, Samarinda Seberang hanya dihubungkan dengan 1 (satu) jembatan, yaitu Jembatan Mahakam. Jembatan tersebut sudah hampir 30 tahun berdiri selalu dilalui pengendara yang berasal dari Samarinda Seberang menuju pusat Kota Samarinda, oleh karena itu Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si., memiliki usulan untuk pembangunan jembatan baru guna mengatasi kemacetan yang kerap terjadi dengan letak bersebelahan dengan Jembatan Mahakam.

Namun disayangkan pembangunan proyek Jembatan Kembar baru dimulai pada akhir masa jabatan periode pertama Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga menyebabkan proyek terhenti dilakukan karena masa jabatan periode pertama telah berakhir hingga saat ini tidak ada pengerjaan proyek tersebut. Pembangunan proyek ini merupakan salah satu proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kalimantan Timur.

3.2       Perusahaan yang Menangani Pembangunan Jembatan Kembar.

Setelah lama terhenti, pengerjaan proyek Jembatan Kembar kembali akan dilaksanakan pada akhir tahun 2016. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalimantan Timur mengatakan, proyek Jembatan Kembar akan melibatkan 6 (enam) perusahaan. Pengerjaan dibagi menjadi 3 tempat, pengerjaan pendekatan jalan pada bagian Samarinda Seberang akan dilakukan oleh PT. Jaya Kontruksi dan Kreasi Modern, sedangkan untuk sisi Samarinda Kota akan ditangani oleh PT. Waskita dan Surya Grup. Sedangkan untuk pengerjaan bentang jembatan belum ditentukan siapa pemenang lelangnya.

Diketahui anggaran dana yang telah direncanakan untuk pembangunan Jembatan Kembar sesuai data yang tertera pada tabel berikut

Tabel 3.1 Biaya Perencanaan Penganggaran Proyek Jembatan Kembar

Pembangunan	Biaya
Pendekat Sisi Jembatan dari Samarinda Seberang	Rp. 231.976.000.000
Bentang Jembatan Kembar	Rp. 200.000.000.000
Pendekat Sisi Jembatan dari Samarinda Kota	Rp. 232.824.000.000

Sumber : prokal.co, 2016

3.2          Kendala dalam Pembangunan Jembatan Kembar

Dalam pembangunan sebuah proyek, selalu ditemui sebuah hambatan-hambatan yang menyebabkan pembangunan tersebut terhenti untuk beberapa waktu. Sama halnya dalam pembangunan Jembatan Kembar yang telah dimulai pembangunannya sejak awal tahun 2013. Tetapi pada tahun berikutnya, pembangunan Jembatan Kembar tetap tidak dijalankan hingga sekarang.

Menurut prokal.co (2016) pembangunan tersebut terhenti dikarenakan berakhirnya masa jabatan periode pertama Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu, pengajuan multiyears contract (MYC) yang diusulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode kedua Gubernur Provinsi Kalimantan Timur kembali menemui hambatan, yaitu berakhirnya masa periode anggota DPRD Kalimantan Timur (2009-2014) sehingga harus menunggu anggota DPRD periode (2014-2019) dilantik untuk persetujuan RPJMD jangka waktu 2013-2018.

Setelah anggota DPRD telah dilantik, bukannya memberi restu terhadap pembiayaan proyek Jembatan Kembar dengan pola multiyears contract tetapi DPRD Kalimantan Timur lebih ingin mengadakan evaluasi terhadap proyek tersebut karena menurut DPRD Kalimantan Timur pendanaan jalan pendekat sisi jembatan belum jelas. Pada APBD 2015, proyek jembatan ini mendapat anggaran dana sebesar 75 miliar, karena belum ada keputusan yang dibuat oleh DPRD mengenai MYC, maka Dinas Pekerjaan Umum melelang proyek tersebut dengan pola kontrak tahun tunggal. Dana yang dianggarkan lebih digunakan untuk pengadaan materiil untuk pembangunan jembatan tersebut.

Setelah satu tahun anggota DPRD Kalimantan Timur dilantik, keputusan MYC telah disetujui pada Oktober 2015. Rencana pembangunan Jembatan Kembar akan dilanjutkan pada bulan September 2016 dengan memakan anggaran sekitar 650 miliar dengan rincian ada 3 (tiga) paket yang akan dilelang. Rincian paket yang akan dilelang antara lain pembangunan sisi pendekat jembatan dari kawasan Samarinda Seberang, proses pelelangan dimenangkan oleh PT. Jaya Kontruksi dan Kreasi Modern dengan nilai proyek sekitar 231 miliar. Untuk sisi pendekat jembatan dari kawasan Samarinda Kota proses pelelangan dimenangkan oleh PT. Waskita dan Surya Grup dengan nilai proyek sebesar 232 miliar. Sedangkan untuk pelelangan bentang utama masih dalam proses pelelangan (prokal.co, 2016).

BAB IV

KESIMPULAN

4.1       Kesimpulan

            Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab berhentinya pembangunan Jembatan Kembar antara lain :

1.    Setelah berjalan selama 1 (satu) tahun pengerjaan, proyek Jembatan Kembar berhenti dikarenakan berakhirnya masa periode jabatan Gubernur Kalimantan Timur sehingga harus menunggu Gubernur Kalimantan Timur selanjutnya dilantik guna menyusun RPJMD selama 5 (lima) tahun kedepan.

2.    Setelah pelantikan gubernur selanjutnya, multiyears contract yang disusun dalam RPJMD tidak bisa disetujui oleh DPRD Kalimantan Timur dikarenakan habisnya masa jabatan anggota DPRD Kalimantan Timur (2009-2014).

3.    Butuh 1 (satu) tahun untuk pembahasan kembali oleh anggota DPRD terkait design dan pendanaan sisi pendekat jembatan yang dinilai tidak jelas. Pada tahun 2015 multiyears contract disetujui oleh dewan dan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum,

4.    Dinas Pekerjaan Umum melakukan pelelangan proyek yang akhirnya direncanakan pembangunan Jembatan Mahkota IV Samarinda dilanjutkan pembangunannya pada September 2016 dengan perkiraan selesai pembangunan pada tahun 2018.